Pasar Tering Raya : Tokoh Masyarakat Kec. Batu Ampar Bapak Rahmat Dalimunthe menyampaikan diawal acara silaturahmi bersama Walikota Batam bahwa Banjir membutuhkan solusi menetap akan tetapi sementara ini masih solusi non-permanen, pelebaran drainase ke laut dari komplek sei Tering sudah aman saat hujan. Selain itu, Penanganan Sampah dengan delegasi kewenangan kepada Camat beserta peralatan, personil dan alokasi anggarannya beberapa titik yang selama ini sangat rawan dengan penumpukan sampah sudah bersih. Akan tetapi perlu ditambah armada di keluarahan Tanjung Sengkuang.
Pelebaran jalan dibutuhkan karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi khususnya akses disepanjang jalan yang melewati komplek Tering Raya menuju Bengkong.
Camat Batu Ampar, Drs Tukijan menyampaikan dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan kebersihan dengan adanya 7 armada, 21 orang Satgas Kebersihan menjadi solusi penanganan sampah. PIK yang telah diluncurkan sekitar bulan Maret 2017 sudah dilaksanakan.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Drs. H. Jepridin, M.Pd, mewakili Walikota Batam yang memberikan kesempatan kepada Bapak Jepridin menyampaikan sambutan. Dengan PP No. 18 tahun 2016 penamaan Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam dan sejak 30 Desember 2016, Sekdako Batam dilantik untuk membantu Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam hal mengkoordinir seluruh OPD Pemko Batam mewujudkan Visi dan Misi Kota Batam 2016 – 2021.
Setelah APBD 2017 disahkan oleh DPRD Kota Batam, maka secepatnya seluruh kegiatan yang bertujuan untuk membangun Kota Batam sudah dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan diupayakan seluruh kegiatan dimaksud paling lambat tanggal 30 November 2017 khususnya kegiatan fisik yang berkaitan dengan masyarakat Kota Batam sudah selesai baik secara teknis maupun secara administrasinya.
Mulai awal February 2017 ini juga kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan juga akan dilaksanakan dengan system perencanaan pembangunan secara elektronik (E-Musrenbang) dimana penentuan skala prioritas harus mengikuti usulan perencanaan dimaksud sejak awal dan secara adminitratif baik lahan dan peruntukan juga tidak ada permasalahan. Untuk itu masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengusulkan dan mengawasi perencanaan dimaksud dengan baik untuk menghasilkan skala prioritas pembangunan pada tahun 2018 yang akan datang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kecamatan Batu Ampar.
Mari kita rajut kebersamaan untuk membangun Kota Batam, dan Pemko Batam akan mengawal dan merawat kebersamaan tersebut dengan berupaya menempatkan para pimpinan OPD Pemko Batam yang kredibel dan memiliki kompetensi yang mumpuni.
Bapak Mukri – Tokoh Masyarakat Tanjung Sengkuang menyampaikan keberadaan Forum Komunikasi RT dan RT (FKTW) dalam mendukung dan mengawasi pendelegasian kewenangan Walikota Batam dalam hal pengeloalaan kebersihan kepada Camat Batu Ampar yang sudah mulai menunjukkan hasil yang baik dengan pengangkutan sampah yang teratur dan tepat waktu bahkan bisa disebutkan tumpukan sampah hampir tidak ditemukan diseluruh titik di Batu Ampar. Peralatan Armada pengangkutan dan personil serta anggaran yang diberikan dan secara langsung diatur oleh Camat memudahkan rentang kendali yang dekat dan kami melihat hal ini cukup berhasil.
Selanjutnya terkait drainase dari kawasan Tering Raya kearah Laut yang sudah mengalami pendangkalan, sudah pernah dilakukan pengerukan melalui anggaran reses DPRD Provinsi Kepri, akan tetapi sepertinya masih terbatas dan belum maksimal sehingga dibutuhkan langkah taktis dari OPD Pemko Batam yang menangani saluran air untuk melanjutkan pendalaman alur saluran pembuangan air dimaksud sehingga jika saat musim hujan tidak berpotensi banjir.
Kami juga mengusulkan sebanyak 15 titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) dari komplek Tering Raya kearah tanjung sengkuang dikarenakan saat malam hari akses jalan alternative tersebut cukup gelap dan berpotensi memberikan peluang terhadap tindakan kriminalitas disepanjang akses jalan dimaksud.
Bapak Kusnadi – Sungai Jodoh menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan kebersihan yang sudah kelihatan hasilnya, jika dibandingkan sebelumnya disekitar komplek tanjung pantun setiap hari pasti ada tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak enak, akan tetapi setelah diserahkan Bapak Walikota Batam kepada Camat Batu Ampar, tumpukan dimaksud sudah tidak ditemukan lagi dan kami masyarakat setempat sungguh sudah merasakan hasilnya. Akan tetapi saran kepada Bapak Walikota Batam, untuk dapat mengganti tong sampah yang sudah kelihatan kumuh dan tidak memiliki penutup tong sampah yang sempurna sehingga terkadang menyebabkan sampah berserakan dan para petugas menjadi tambah pekerjaannya untuk mengumpulkan sampah yang terlanjur keluar dari tong sampah karena penutup tong sampahnya sudah tidak ada lagi.
Untuk kelurahan Sungai Jodoh, warganya banyak yang tidak melapor kepada perangkat RT dan RW setempat, kami berharap perlu penegasan terhadap para pendatang atau tamu yang berkunjung supaya melaporkan diri sehingga tertib administrasi kependudukan dapat terwujud dan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tingkat paling bawah.
Permasalahan Jodoh Boulevard yang sejak 4 tahun terakhir kondisinya yang sangat memprihatinkan sehingga para pemilik Ruko disekitar komplek Jodoh Bolevard tersebut sudah mulai apriori dikarenakan sepertinya tidak ada lagi pengaturan dari pemerintah kota Batam dan sudah terkesan dibiarkan sehingga pada saat malam hari berbagai aktifitas masyarakat sudah cenderung kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak negatif yang terjadi di sekitar lokasi tersebut. Dan kami berkeyakinan penilaian baik buruknya seorang pemimpin dapat kita lihat dari baiknya penataan kotanya.
Bapak Jamaludin – selaku Ketua FKTW Kelurahan Batu Merah menyampaikan bahwa masalah pengangguran yang cukup tinggi di Batu Merah. Dari pengamatan kami, pada saat bobot pekerjaan cukup baik, hampir 80 persen penduduk Batu Merah mengisi lowongan dimaksud yang tersebar dibeberapa perusahaan yang ada di kecamatan Batu Ampar. Saat ini situasinya sangat berbeda dikarenakan beberapa perusahaan melakukan rekrutmen dari luar sehingga para tenaga kerja yang berdomisili disekitar Batu Ampar jadi kurang dimanfaatkan dengan baik. Kami mohon perhatian Disnaker Batam untuk dapat membangun kerjasama dengan beberapa perusahaan besar seperti PT. Profab, PT. Siemens, PT. Utahu serta perusahaan lainnya sesuai kemampuan dan kapabilitasnya tenaga kerja yang ada di sekitar tempat kami ini.
Selanjutnya, legalitas kampung tua Batu Merah dan Tanjung Sengkuang perlu diberikan informasi terkait permasalahan dan tersumbatnya dimana penyelesaian hal tersebut supaya dapat diselesaikan, dan jika maslaahanya ada di Badan Otorrita Batam, maka FKTW akan turun melakkan unjuk rasa dengan membawa segala permasalahan yang kami hadapi. Namun, apabila tidak demikian supaya hedaknya diproses dengan baik dan cepat.
Bapak Dino Halpurwanto- FKTW Kec. Batu Ampar dari Kampung Seraya menyampaikan program pengelolaan sampah cukup berhasil dengan komitmen Camat dan Lurah yang mau mengawasi langsung pengangkutan sampah dimaksud. Permasalahan banjir hendaknya dapat direspons dan ditindaklanjuti supaya ketika hujan lebat mengguyur Batam, masyarakat sekitar Tering Raya tidak lagi was-was akan kebanjiran. Khusus untuk Kampung Seraya, perlu dibuatkan ikon khusus sebagai ikon kebanggaan masyarakat setempat serta perlunya dibuatkan taman bermain dan berkumpul serta menyalurkan aspirasi.
Dalam upaya peningkatan PAD Kota Batam, FKTW sangat siap untuk dilibatkan secara langsung dengan berbagai posisi strategis pengurus RT & RW, kiranya target Pemko Batam untuk menggapai target 4 Trilyun mampu diwujudkan di waktu yang akan datang.
Wako Batam, HM. Rudi, merespons masukan dan aspirasi masyarakat tersebut bahwa semua usulan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat terakomodir jika APBD Kota Batam semakin besar sebagaimana target kami yang akan mencapai 4 triliun maka akan memudahkan kita mengakomodir aspirasi masyarakat se Kota Batam. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kita benahi infrastruktur sebagai jawaban atas aksesibilitas yang harus baik dan mumpuni untuk menghadirkan investor dan wisatawan ke Batam. Dengan demikian Batam semakin menarik untuk dikunjungi baik untuk kunjungan wisatawan terutama untuk kunjungan investasi.
Untuk penanganan drainase yang mengalami pendangkalan, Pemko Batam tahun ini akan mengadakan 1 unit escavator amphibi yang mampu membersihkan drainase dari atas air maupun pantai. Selain itu untuk normalisasi drainase di saluran perkotaan sebanyak 6 unit escavator juga akan dioperasionalkan tahun ini melalui OPD Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dibawah kendali Kadisnya, Ir. Yumasnur,MT.
Khusus untuk normalisasi yang sudah dijalankan akan tetapi masih belum tuntas, supaya Lurah Teluk Tering berkoordinasi dengan pemilik amphibi escavator dimaksud dan dibicarakanlah operasionalnya untuk menuntaskan saluran yang menyumbat tersebut. Selanjutnya untuk pelebaran jalan yang akan memakan bahu jalan kiri dan kanan sepanjang pasar Tering Raya supaya dibicarakan dengan para pedagang yang saat ini sedang memanfaatkan bahu jalan tersebut. Jika sepakat kita masukkan dalam usulan tahun depan 2018, disambut tepuk tangan warga yang hadir dalam acara tersebut. Dan tidak boleh ada ganti rugi diatas lahan pemerintah, supaya sejak awal masyarakat tau dan memahami hal tersebut.
Terkait pengelolaan kebersihan, bahwa kami sudah berkomitmen dengan Camat Se Kota Batam, bahwa pada saat kewenangan pengelolaan kebersihan sudah didelegasikan kepada Camat, jangan sampai permasalahan pengelolaan persampahan masih tetap muncul, dengan kata lain armada, anggaran dan petugas yang sudah dibawah kewenangan Camat supaya dimaksimalkan untuk menangani kebersihan. Jika hasilnya tidak maksimal, maka Camat yang bersangkutan akan mendapat konsekuensi, ungkap Wako Batam dengan nada serius.
Sementara untuk Lampu peneranagan jalan umum (LPJU) sebenarnya jika semakin banyak dibangun PJU maka semakin besar pula pengeluaran Pemko Batam untuk membayar rekening listrik PJU dimaksud karena PJU menyala kurang lebih 12 jam setiap hari. Sehingga kemampuan APBD Batam akan terbagi pula ke pos pengeluaran dimaksud. Nah, akan mengganggu focus kita dalam membangun dan membenahi infrastruktur Kota Batam.
Untuk tong sampah yang sudah kelihatan buruk, supaya Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan segera perubahan dan pengadaan tong sampah dimaksud supaya kelihatan bagus dan tertata. Sementara Jodoh Boulevard sejak kita buka akses nya ke Melia Panorama sejak 3 tahun lalu, nyaris belum ada solusi yang tepat dalam pengelolaan kawasan tersebut. Awalnya ada Satpol PP yang mengawasi dan menjaga kawasan itu, akan tetapi para pedagang serta pemilik Ruko sepertinya tidak patuh dan cenderung kucing-kucingan dengan petugas akhirnya kembali lagi para pedagang aksesoris di sepanjang Jodoh Boulevard tersebut.
Solusinya sebenarnya sedang kita rencanakan dengan pemanfaatan Pasar Induk Jodoh, supaya secepatnya diserahkan kepada Pemko Batam. Luas lokasi pasar induk sebesar 5 ha sudah cukup menampung semua para pedagang di sekitar Pujabahari, Toss 3000 dan Jodoh Boulevard dan sekitarnya untuk beraktifitas di pasar dimaksud.
Untuk ikon masing-masing kawasan, supaya dikomunikasikan dengan Lurah dan masyarakat setempat tentang penamaan ikon tersebut, nanti kita berikan nama yang enak dibaca dan didengar khususnya terkait histori sebuah kawasan tersebut akan tetapi tidak berkaitan dengan SARA.
Penyelesaian Rumah Liar dengan relokasi warga ke hunian vertical seperti Rusun sehingga kekumuhan bisa teratasi. Silahkan di data jumlah Ruli yang ada di kecamatan Batu Ampar dan dibuatkan profilnya sehingga kita punya database dalam penanganan rumah bermasalah di Kota Batam.
Untuk pengangguran, supaya Lurah dan Camat serta Disnaker Kota Batam supaya melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada dikawasan Batu Ampar serta sumber rekrutmen tenaga kerjanya selanjutnya disampaikan surat edaran untuk mempekerjakan warga yang berdomisili disekitar perusahaan tersebut.
Keinginan FKTW dalam mewujudkan taman bermain dan gedung pertemuan supaya di komunikasikan dengan RT/RW serta tokoh masyarakat terkait pemanfaatan dana PIK dimaksud. Untuk membantu Pemko Batam dalam menaikkan PAD, mulai tahun ini seluruh system pembayaran yang muaranya terhadap pelayanan dari Pemko Batam supaya dilakukan pembayaran secara online (elektronik) saja supaya potensial loss nya semakin kecil seperti Parkir dan pembayaran retribusi sampah.
Untuk Karang Taruna Tanjung Sengkuang supaya lahan untuk pelabuhan yang diusulkan supaya betul-betul clear and Clean, tidak ada permasalahan lahan. Apabila sudah seperti itu kita ajukan secepatnya dan kami setuju terkait kebutuhan pelabuhan disekitar kawasan Tanjung Sengkuang dimaksud.
Mulai tahun ini Musrenbang akan diusulkan secara elektronik dengan system e-musrenbang, untuk itu semua usulan supaya ‘clear dan clean’ terkait status lahan dan dokumen pendukung lahan dimaksud. Apabila sudah tidak ada masalah baru dimasukkan mulai Musrenbang Kelurahan dan hal ini terawasi dengan ketat oleh sistem tersebut, jadi tidak ada yang main potong kompas.
Kerukunan umat beragama senantiasa berada dalam posisi sebagai perekat, dan jangan sampai ada masalah SARA terjadi di Batam, dan untuk itu saya berharap dengan semua warga supaya jangan sampai mengomentari, mencampuri urusan agama yang bukan agama dan keyakinannya supaya tidak ada masalah. Masing-masing punya agama dan keyakinan, silahkan agama dan keyakinannya tersebut dilaksanakan supaya tidak ada gesekan nantinya. (by: rudi.titan7766@gmail.com)
Sekretaris Daerah Kota Batam, Drs. H. Jepridin, M.Pd, mewakili Walikota Batam yang memberikan kesempatan kepada Bapak Jepridin menyampaikan sambutan. Dengan PP No. 18 tahun 2016 penamaan Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam dan sejak 30 Desember 2016, Sekdako Batam dilantik untuk membantu Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam hal mengkoordinir seluruh OPD Pemko Batam mewujudkan Visi dan Misi Kota Batam 2016 – 2021.
Setelah APBD 2017 disahkan oleh DPRD Kota Batam, maka secepatnya seluruh kegiatan yang bertujuan untuk membangun Kota Batam sudah dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan diupayakan seluruh kegiatan dimaksud paling lambat tanggal 30 November 2017 khususnya kegiatan fisik yang berkaitan dengan masyarakat Kota Batam sudah selesai baik secara teknis maupun secara administrasinya.
Mulai awal February 2017 ini juga kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Kelurahan juga akan dilaksanakan dengan system perencanaan pembangunan secara elektronik (E-Musrenbang) dimana penentuan skala prioritas harus mengikuti usulan perencanaan dimaksud sejak awal dan secara adminitratif baik lahan dan peruntukan juga tidak ada permasalahan. Untuk itu masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengusulkan dan mengawasi perencanaan dimaksud dengan baik untuk menghasilkan skala prioritas pembangunan pada tahun 2018 yang akan datang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kecamatan Batu Ampar.
Mari kita rajut kebersamaan untuk membangun Kota Batam, dan Pemko Batam akan mengawal dan merawat kebersamaan tersebut dengan berupaya menempatkan para pimpinan OPD Pemko Batam yang kredibel dan memiliki kompetensi yang mumpuni.
Bapak Mukri – Tokoh Masyarakat Tanjung Sengkuang menyampaikan keberadaan Forum Komunikasi RT dan RT (FKTW) dalam mendukung dan mengawasi pendelegasian kewenangan Walikota Batam dalam hal pengeloalaan kebersihan kepada Camat Batu Ampar yang sudah mulai menunjukkan hasil yang baik dengan pengangkutan sampah yang teratur dan tepat waktu bahkan bisa disebutkan tumpukan sampah hampir tidak ditemukan diseluruh titik di Batu Ampar. Peralatan Armada pengangkutan dan personil serta anggaran yang diberikan dan secara langsung diatur oleh Camat memudahkan rentang kendali yang dekat dan kami melihat hal ini cukup berhasil.
Selanjutnya terkait drainase dari kawasan Tering Raya kearah Laut yang sudah mengalami pendangkalan, sudah pernah dilakukan pengerukan melalui anggaran reses DPRD Provinsi Kepri, akan tetapi sepertinya masih terbatas dan belum maksimal sehingga dibutuhkan langkah taktis dari OPD Pemko Batam yang menangani saluran air untuk melanjutkan pendalaman alur saluran pembuangan air dimaksud sehingga jika saat musim hujan tidak berpotensi banjir.
Kami juga mengusulkan sebanyak 15 titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) dari komplek Tering Raya kearah tanjung sengkuang dikarenakan saat malam hari akses jalan alternative tersebut cukup gelap dan berpotensi memberikan peluang terhadap tindakan kriminalitas disepanjang akses jalan dimaksud.
Bapak Kusnadi – Sungai Jodoh menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan kebersihan yang sudah kelihatan hasilnya, jika dibandingkan sebelumnya disekitar komplek tanjung pantun setiap hari pasti ada tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak enak, akan tetapi setelah diserahkan Bapak Walikota Batam kepada Camat Batu Ampar, tumpukan dimaksud sudah tidak ditemukan lagi dan kami masyarakat setempat sungguh sudah merasakan hasilnya. Akan tetapi saran kepada Bapak Walikota Batam, untuk dapat mengganti tong sampah yang sudah kelihatan kumuh dan tidak memiliki penutup tong sampah yang sempurna sehingga terkadang menyebabkan sampah berserakan dan para petugas menjadi tambah pekerjaannya untuk mengumpulkan sampah yang terlanjur keluar dari tong sampah karena penutup tong sampahnya sudah tidak ada lagi.
Untuk kelurahan Sungai Jodoh, warganya banyak yang tidak melapor kepada perangkat RT dan RW setempat, kami berharap perlu penegasan terhadap para pendatang atau tamu yang berkunjung supaya melaporkan diri sehingga tertib administrasi kependudukan dapat terwujud dan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tingkat paling bawah.
Permasalahan Jodoh Boulevard yang sejak 4 tahun terakhir kondisinya yang sangat memprihatinkan sehingga para pemilik Ruko disekitar komplek Jodoh Bolevard tersebut sudah mulai apriori dikarenakan sepertinya tidak ada lagi pengaturan dari pemerintah kota Batam dan sudah terkesan dibiarkan sehingga pada saat malam hari berbagai aktifitas masyarakat sudah cenderung kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak negatif yang terjadi di sekitar lokasi tersebut. Dan kami berkeyakinan penilaian baik buruknya seorang pemimpin dapat kita lihat dari baiknya penataan kotanya.
Bapak Jamaludin – selaku Ketua FKTW Kelurahan Batu Merah menyampaikan bahwa masalah pengangguran yang cukup tinggi di Batu Merah. Dari pengamatan kami, pada saat bobot pekerjaan cukup baik, hampir 80 persen penduduk Batu Merah mengisi lowongan dimaksud yang tersebar dibeberapa perusahaan yang ada di kecamatan Batu Ampar. Saat ini situasinya sangat berbeda dikarenakan beberapa perusahaan melakukan rekrutmen dari luar sehingga para tenaga kerja yang berdomisili disekitar Batu Ampar jadi kurang dimanfaatkan dengan baik. Kami mohon perhatian Disnaker Batam untuk dapat membangun kerjasama dengan beberapa perusahaan besar seperti PT. Profab, PT. Siemens, PT. Utahu serta perusahaan lainnya sesuai kemampuan dan kapabilitasnya tenaga kerja yang ada di sekitar tempat kami ini.
Selanjutnya, legalitas kampung tua Batu Merah dan Tanjung Sengkuang perlu diberikan informasi terkait permasalahan dan tersumbatnya dimana penyelesaian hal tersebut supaya dapat diselesaikan, dan jika maslaahanya ada di Badan Otorrita Batam, maka FKTW akan turun melakkan unjuk rasa dengan membawa segala permasalahan yang kami hadapi. Namun, apabila tidak demikian supaya hedaknya diproses dengan baik dan cepat.
Bapak Dino Halpurwanto- FKTW Kec. Batu Ampar dari Kampung Seraya menyampaikan program pengelolaan sampah cukup berhasil dengan komitmen Camat dan Lurah yang mau mengawasi langsung pengangkutan sampah dimaksud. Permasalahan banjir hendaknya dapat direspons dan ditindaklanjuti supaya ketika hujan lebat mengguyur Batam, masyarakat sekitar Tering Raya tidak lagi was-was akan kebanjiran. Khusus untuk Kampung Seraya, perlu dibuatkan ikon khusus sebagai ikon kebanggaan masyarakat setempat serta perlunya dibuatkan taman bermain dan berkumpul serta menyalurkan aspirasi.
Dalam upaya peningkatan PAD Kota Batam, FKTW sangat siap untuk dilibatkan secara langsung dengan berbagai posisi strategis pengurus RT & RW, kiranya target Pemko Batam untuk menggapai target 4 Trilyun mampu diwujudkan di waktu yang akan datang.
Wako Batam, HM. Rudi, merespons masukan dan aspirasi masyarakat tersebut bahwa semua usulan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut dapat terakomodir jika APBD Kota Batam semakin besar sebagaimana target kami yang akan mencapai 4 triliun maka akan memudahkan kita mengakomodir aspirasi masyarakat se Kota Batam. Untuk mewujudkan hal tersebut maka kita benahi infrastruktur sebagai jawaban atas aksesibilitas yang harus baik dan mumpuni untuk menghadirkan investor dan wisatawan ke Batam. Dengan demikian Batam semakin menarik untuk dikunjungi baik untuk kunjungan wisatawan terutama untuk kunjungan investasi.
Untuk penanganan drainase yang mengalami pendangkalan, Pemko Batam tahun ini akan mengadakan 1 unit escavator amphibi yang mampu membersihkan drainase dari atas air maupun pantai. Selain itu untuk normalisasi drainase di saluran perkotaan sebanyak 6 unit escavator juga akan dioperasionalkan tahun ini melalui OPD Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dibawah kendali Kadisnya, Ir. Yumasnur,MT.
Khusus untuk normalisasi yang sudah dijalankan akan tetapi masih belum tuntas, supaya Lurah Teluk Tering berkoordinasi dengan pemilik amphibi escavator dimaksud dan dibicarakanlah operasionalnya untuk menuntaskan saluran yang menyumbat tersebut. Selanjutnya untuk pelebaran jalan yang akan memakan bahu jalan kiri dan kanan sepanjang pasar Tering Raya supaya dibicarakan dengan para pedagang yang saat ini sedang memanfaatkan bahu jalan tersebut. Jika sepakat kita masukkan dalam usulan tahun depan 2018, disambut tepuk tangan warga yang hadir dalam acara tersebut. Dan tidak boleh ada ganti rugi diatas lahan pemerintah, supaya sejak awal masyarakat tau dan memahami hal tersebut.
Terkait pengelolaan kebersihan, bahwa kami sudah berkomitmen dengan Camat Se Kota Batam, bahwa pada saat kewenangan pengelolaan kebersihan sudah didelegasikan kepada Camat, jangan sampai permasalahan pengelolaan persampahan masih tetap muncul, dengan kata lain armada, anggaran dan petugas yang sudah dibawah kewenangan Camat supaya dimaksimalkan untuk menangani kebersihan. Jika hasilnya tidak maksimal, maka Camat yang bersangkutan akan mendapat konsekuensi, ungkap Wako Batam dengan nada serius.
Sementara untuk Lampu peneranagan jalan umum (LPJU) sebenarnya jika semakin banyak dibangun PJU maka semakin besar pula pengeluaran Pemko Batam untuk membayar rekening listrik PJU dimaksud karena PJU menyala kurang lebih 12 jam setiap hari. Sehingga kemampuan APBD Batam akan terbagi pula ke pos pengeluaran dimaksud. Nah, akan mengganggu focus kita dalam membangun dan membenahi infrastruktur Kota Batam.
Untuk tong sampah yang sudah kelihatan buruk, supaya Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan segera perubahan dan pengadaan tong sampah dimaksud supaya kelihatan bagus dan tertata. Sementara Jodoh Boulevard sejak kita buka akses nya ke Melia Panorama sejak 3 tahun lalu, nyaris belum ada solusi yang tepat dalam pengelolaan kawasan tersebut. Awalnya ada Satpol PP yang mengawasi dan menjaga kawasan itu, akan tetapi para pedagang serta pemilik Ruko sepertinya tidak patuh dan cenderung kucing-kucingan dengan petugas akhirnya kembali lagi para pedagang aksesoris di sepanjang Jodoh Boulevard tersebut.
Solusinya sebenarnya sedang kita rencanakan dengan pemanfaatan Pasar Induk Jodoh, supaya secepatnya diserahkan kepada Pemko Batam. Luas lokasi pasar induk sebesar 5 ha sudah cukup menampung semua para pedagang di sekitar Pujabahari, Toss 3000 dan Jodoh Boulevard dan sekitarnya untuk beraktifitas di pasar dimaksud.
Untuk ikon masing-masing kawasan, supaya dikomunikasikan dengan Lurah dan masyarakat setempat tentang penamaan ikon tersebut, nanti kita berikan nama yang enak dibaca dan didengar khususnya terkait histori sebuah kawasan tersebut akan tetapi tidak berkaitan dengan SARA.
Penyelesaian Rumah Liar dengan relokasi warga ke hunian vertical seperti Rusun sehingga kekumuhan bisa teratasi. Silahkan di data jumlah Ruli yang ada di kecamatan Batu Ampar dan dibuatkan profilnya sehingga kita punya database dalam penanganan rumah bermasalah di Kota Batam.
Untuk pengangguran, supaya Lurah dan Camat serta Disnaker Kota Batam supaya melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada dikawasan Batu Ampar serta sumber rekrutmen tenaga kerjanya selanjutnya disampaikan surat edaran untuk mempekerjakan warga yang berdomisili disekitar perusahaan tersebut.
Keinginan FKTW dalam mewujudkan taman bermain dan gedung pertemuan supaya di komunikasikan dengan RT/RW serta tokoh masyarakat terkait pemanfaatan dana PIK dimaksud. Untuk membantu Pemko Batam dalam menaikkan PAD, mulai tahun ini seluruh system pembayaran yang muaranya terhadap pelayanan dari Pemko Batam supaya dilakukan pembayaran secara online (elektronik) saja supaya potensial loss nya semakin kecil seperti Parkir dan pembayaran retribusi sampah.
Untuk Karang Taruna Tanjung Sengkuang supaya lahan untuk pelabuhan yang diusulkan supaya betul-betul clear and Clean, tidak ada permasalahan lahan. Apabila sudah seperti itu kita ajukan secepatnya dan kami setuju terkait kebutuhan pelabuhan disekitar kawasan Tanjung Sengkuang dimaksud.
Mulai tahun ini Musrenbang akan diusulkan secara elektronik dengan system e-musrenbang, untuk itu semua usulan supaya ‘clear dan clean’ terkait status lahan dan dokumen pendukung lahan dimaksud. Apabila sudah tidak ada masalah baru dimasukkan mulai Musrenbang Kelurahan dan hal ini terawasi dengan ketat oleh sistem tersebut, jadi tidak ada yang main potong kompas.
Kerukunan umat beragama senantiasa berada dalam posisi sebagai perekat, dan jangan sampai ada masalah SARA terjadi di Batam, dan untuk itu saya berharap dengan semua warga supaya jangan sampai mengomentari, mencampuri urusan agama yang bukan agama dan keyakinannya supaya tidak ada masalah. Masing-masing punya agama dan keyakinan, silahkan agama dan keyakinannya tersebut dilaksanakan supaya tidak ada gesekan nantinya. (by: rudi.titan7766@gmail.com)